Rapat Komda REDD + Kalteng dengan NGO di Kalteng

Palangka Raya, 20 April 2011

Kantor Pendukung REDD + Kalteng

Dalam rapat Komda REDD + Kalteng dengan NGO di Kalteng, sebagai pengantar rapat, dr. ADM Tangkudung selaku Wakil Ketua II Komda REDD + Kalteng, menjelaskan bahwa tujuan dari rapat ini dalam rangka bertukar pikiran yang nanti hasilnya diharapkan dapat menjadi bahan bagi perkembangan REDD + di Kalteng.

Dalam rapat ini juga, Plt. Sekda Provinsi Kalteng, Bpk. DR. Siun Jarias kembali mengingatkan beberapa hal penting di antaranya terkait dengan terpilihnya provinsi Kalteng menjadi pilot province untuk program REDD +. Bapak Gubernur mengingatkan kita bahwa dalam rangka implementasi program ini, kita sepakat untuk berada pada satu komando yaitu Bapak Gubernur sendiri.   Tujuannya agar kegiatan REDD + ini tidak bersifat sporadis dan dapat berjalan dengan harmonis.

Beliau menambahkan bahwa sampai hari ini, Komda belum bisa menyajikan sebuah grand design bahkan sebuah rencana strategi daerah sekalipun. Namun, nanti pada saatnya Komda akan menyusun grand design yang merupakan pemetaan program kegiatan yg akan implementasikan dalam kegiatan REDD +.

Badan yang akan dibentuk nanti merupakan perubahan nama dari Komda yang nanti mungkin akan menjadi  “Lembaga Implementasi REDD + di Kalteng”. Lembaga ini nanti yang akan mengkoordinir semua kegiatan terkait REDD +.  Semua inisiatif akan diinventarisasikan supaya kita mengetahui  apa saja keinginan dan harapan yang nanti dapat disesuaikan dengan semua inisiatif yang sudah ada, sedang, dan akan ada.

Mungkin kita berpikir, hamparan hutan hijau yang menutupi permukaan Kalteng merupakan hamparan hutan tak bertuan. Mungkin hampir dari kawasan hutan itu sudah memiliki pemilik baik dari masyarakat adat lokal, proyek pemerintah, atau LSM/NGO yang sudah ada inisiatif dan aktifitas yang bersifat legal (sudah mendapatkan izin).  Namun, kita masih belum mempunyai data yang akurat, untuk itulah kita harus menyelesaikan hal-hal seperti ini sebelum kita mengimplementasikan kegiatan ini.  Pemetaan ini nantinya akan kita susun bersama yang akan melibatkan seluruh kabupaten/kota di Kalteng. Tentu ada lokasi tertentu yang menjadi objek pengelolaan. Bapak Gubernur berharap agar kita melakukan pemetaan ini sejak awal. NGO yang sudah ada, sedang, dan akan ada akan diklasifikasikan. Mungkin sudah ada beberapa NGO dengan luas dan patok wilayah yang jelas tapi masih belum ada ketegasan dan kejelasan hukum. Maka, legalitas lah yang harus diteliti.

Kita juga harus melakukan sebuah sinkronisasi, harmonisasi dan sinergitas dengan REDD +. Jika tidak ada kepastian hukum dan kejelasan wilayah masing-masing NGO maka akan muncul miskomunikasi di kemudian hari karena kita tidak tahu apa target dan kemajuan dari NGO itu sendiri. Contohnya saja tentang pembayaran atau insentif yang nanti mungkin diterima. Jika tidak ditata sejak awal dan tidak ada kejelasan tentang kepemilikan dari inisiatif yang dijalankan maka nanti akan muncul permasalahan siapa yang sebenarnya akan menerima hasil itu. Kuncinya adalah harus ada kejelasan atau dengan kata lain kita sudah harus ada pembicaran/penyamaan persepsi  sejak awal untuk penyusunan hal-hal tersebut. Oleh karena itu, kita membutuhkan inisiatif dari NGO di Kalteng yang sudah melakukan inisiatif ataupun kegiatan terkait pelestarian hutan.

Dalam rapat ini, beliau juga menambahkan agar masing-masing NGO ini dapat memberikan profil dan daftar tentang NGOnya yang meliputi dasar hukum, SK, berdiri sejak kapan, serta keterangan memperoleh kemitraan atau sumber pendanaan. Mungkin ada beberapa NGO yang sudah memiliki lokasi kegiatan tapi tidak memiliki pendanaan atau bahkan ada beberapa NGO yang mendapat pendanaan lebih dari satu sumber. Data yang bersifat tidak rahasia  inilah yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah.

Sebagai wacana, Negara Brazil sudah melakukan inisiatif penghijauan selama 15 tahun sebelum isu REDD+ ini ada. Mereka sudah beraktifitas dan bahkan tidak tertarik dengan sumber dana dari luar negeri karena mereka sudah memiliki pola pemerintahan. Bahkan bagi mereka, sumber dana dari luar nanti justru akan membuat mereka terjerat. Begitu pula di Kalteng sudah terdapat beberapa inisiatif yang berjalan bahkan sebelum ditunjuk menjadi pilot province. Terdapat beberapa NGO yang bersifat mendorong dan mendukung seperti AMAN, tetapi tidak memiliki lokasi. Oleh karena itu, kami membutuhkan saran dan masukan dari NGO di Kalteng supaya nanti kita dapat berjalan seiring. Sebagai Pemerintah Daerah, kita mempunyai kewenangan untuk membuat inisiatif dan menyusun model, bagaimana, mau berjalan ke mana, dan akan memperoleh apa.

Masyarakat adalah bagian yang tidak boleh kita abaikan. Masyarakat yang berada di dalam maupun di luar hutan harus memperoleh manfaat dari kegiatan ini. Sampai saat ini, NPRWP belum ada kabar berita karena belum keluarnya NPRWP masih “tarik ulur”. Oleh karena itu, Bupati/Walikota se-Kalimantan Tengah sudah bersepakat dengan menandatangani dan memberikan cap pada surat pernyataan bahwa mereka akan kembali menggunakan Perda 8 Tahun 2005, daripada keadaan semakin tidak ada kepastian dan kejelasan seperti sekarang. Sampai saat ini pun, BPN tidak bisa mengeluarkan sertifikat karena ketidakjelasan. Perkembangan yang harus kita amati adalah apakah NPRWP dapat terakomodir dengan kegiatan ini. Ketika moratorium nanti keluar,kita semua pasti akan banyak dilibatkan dalam diskusi-diskusi karena moratorium adalah sebuah penghentian sementara semua aktifitas yg berakibat pada degradasi dan deforestasi yang bertujuan untuk penataan ulang. Kegiatan-kegiatan illegal (status hutan masih hutan produksi, belum mendapatkan izin pinjam pakai dan alih fungsi) pasti akan dihentikan. Secara tertulis, Kalteng masih memiliki 60%-70% daratan yang tertutup dengan hutan. Kegiatan-kegiatan legal yang dapat merusak hutan (degradasi dan deforestasi) juga dapat dipertanyakan nantinya. Kita harus dapat menjadi contoh yang baik bagi kabupaten/kecamatan/kelurahan/desa yang ingin belajar. Konsistensi dari pengamanan hutan yang harus kita perhatikan pula, seperti yang telah diterapkan di negara Brazil.

Maka dalam rapat ini, masing-masing NGO diharapkan untuk memberikan profil lengkap NGOnya. Kegiatan ini bertujuan positif agar kita dapat bersama-sama memperkuat legalitas dan hal-hal lainnya yang harus dilengkapi. Jika ada NGO yang tidak mampu berdiri sendiri, maka kita dapat berupaya untuk bersama mengangkatnya.

Dalam rapat yang dihadiri beberapa NGO ini di antaranya  BOSF, KFCP, LDP-AMAN KALTENG, POKKER SH, Yayasan Flora Fauna, Yayasan Petak Danum, Arpag, Yayasan Betang Borneo,Mitra LH-Kalteng, YCI, CCI-CF, Yayasan Tambuhak Sinta, Care Indonesia, WWF-I  , diberikan kesempatan bagi 2 (dua) NGO untuk memaparkan profilnya. Dalam kesempatan pertama, KFCP (Kalimantan Forest and Climate Partnership) memaparkan profilnya. Melalui Pak Erwinsyah, presentasi KFCP ini meliputi pelibatan masyarakat, pencegahan kebakaran, reforestasi, rehabilitasi (kanal dan tatas),monitoring Hidrologi dan Vegetasi, GIS, tata kelola dan pembayaran, dan penelitian.

Presentasi kedua dipaparkan dari AMAN oleh Bapak Ambu Naptamis selaku Direktur LDP dan Ketua DD AMAN Kalteng. Dalam presentasi ini dibahas 3 (tiga) hal yaitu perjuangan masyarakat adat di Kalteng, eksistensi AMAN Kalteng, peran penuh dan efektif masyarakat adat dalam REDD +.

Di akhir rapat, Wakil Ketua Komda II REDD + Kalteng, dr. ADM Tangkudung menekankan kembali bahwa rapat ini diadakan bertujuan agar semua sektor terkait baik Pemerintah, Satgas REDD +, NGO, dan masyarakat dapat memberikan perhatian yang serius dengan program REDD + ini. Untuk itu, diharapkan agar semua sektor dapat bekerja sama untuk dapat mewujudkan yang terbaik untuk program ini.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s