Pertemuan Komda REDD + dengan DGU-UNDP

NOTULEN PERTEMUAN

 DGU-UNDP DENGAN KOMDA REDD+ KALTENG 

(DGU = DEMOCRATIC GOVERNANCE UNIT)

 Palangka Raya, 19 April 2011 (Pukul 12.00 – 16.00 WIB)

Tempat : Kantor Pendukung REDD+ Kalteng

Peserta : 1. Komda REDD Kalteng:

Bpk Siun (Ketua Komda REDD+/Sekda Prov. Kalteng), Bpk Rian Tangkudung (Wakil Ketua II/Kepala BLH)), Bpk. Kardinal (Anggota Komda REDD +/Kepala Biro Humas dan Protokol),

2. DGU-UNDP :

               Bpk. Irman G Lanti (Team Leader), Mas Ahmad Santosa (Senior Advisor), Anis Hamim (Program officer) dan Abdul Wahib Situmorang (UN-REDD Specialist) dan Ari Suwardi (Staf Kemenhut)

Pembukaan : Bpk. Rian Tangkudung (Ketua II Komda                                     REDD+ Kalteng)

Arahan : Oleh Pak Siun, Sekda Prov Kalteng selaku Ketua Komda REDD+ Kalteng.

–  Bpk. DR. Siun Jarias, SH, MH selaku ketua Komda menyampaikan bahwa Kantor Pendukung REDD+ Kalteng ini berjalan sebelum Gubernur membentuk lembaga baru berupa Badan Pelaksana Implementasi REDD+ di Kalteng, yang rencananya setelah Keppres Pilot Province dikeluarkan oleh Bapak Presiden. Keppres ini juga nantinya akan menjadi landasan bagi Gubernur dalam memimpin REDD+ di Kalteng (One Man Commando) baik itu keterlibatan NGO/LSM, Perguruan Tinggi, maupun negara lain yang telah, sedang dan akan melakukan aktivitas REDD+ di Kalteng.

–  Kalteng sebagai Pilot Province bersama dengan Satgas REDD+ terus berdiskusi terkait dengan rencana implementasi REDD+, implementasi seperti apa, “A s/d Z”nya merupakan tanggung jawab bersama antara Satgas (UKP4) dan Komda (Pemda Kalteng). Namun demikian langkah-langkah persiapan terus dilaksanakan, salah satu progresnya adalah kantor ini.

–  Setiap pihak akan kita libatkan, 14 Kab/Kota di Kalteng terus bertanya-tanya, apakah mereka akan diikutsertakan? di mana lokasinya? dan lain sebagainya, NGO/LSM akan kita kumpulkan untuk memperoleh data/informasi mereka, demikian juga dengan akademisi, masyarakat adat, media massa, dll.  Namun tidak mungkin setiap orang akan kita rangkul semua tanpa peran yang jelas.

–  Selain Kantor Pendukung ini, Pemda Kalteng sebenarnya sudah menyiapkan Gedung untuk Pusat Pelatihan yang saat ini sedang akan diperbaiki yang juga melibatkan UNDP, juga kami menawarkan guest house sebagai tempat tinggal.

–   Informasi di atas adalah kesiapan Kalteng selama ini, mohon arahan, masukan, dan up date informasi dari tim yang hadir saat ini.  Kami juga menginginkan masukan terkait bagaimana melakukan upaya koordinasi dengan inisiatif-inisiatif yang sudah ada, dengan donor dan negara lain yang ingin melibatkan diri dalam pelaksanaan REDD+ di Kalteng ini.

Presentasi DGU-UNDP

Mas Ahmad Santosa : Pengantar

–          Ada 3 (tiga) tujuan dari kehadiran DGU-UNDP, yaitu:

  1. Ingin bekerja sama atau melakukan asistensi kepada Pemda Kalteng untuk itu kami mohon ijin kepada Bapak Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah.
  2. Terkait dengan pelaksanaan REDD+ di Kalteng (dan juga di 11 Provinsi lainnya yang melaksanakan REDD+) kami akan menawarkan sesuatu yang nantinya akan dipresentasikan. Untuk itu kami mohon arahan, masukan dan informasi.
  3. Terkait dengan implementasi REDD+ kami juga akan menawarkan hal-hal teknis.

–          Selanjutnya, Tim DGU-UNDP (4 orang) melakukan presentasi tentang PARTICIPATORY GOVERNANCE ASSESMENT, PENGUKURAN TATA KELOLA PARTISIPATIF.

–          Ketua Komda juga menyampaikan pesan Bapak Gubernur agar sejak awal sudah tersusun secara matang rencana implementasi REDD+ ini, untuk itu tentunya kita perlu memahami apa sebenarnya yang akan kita kerjakan terkait implementasi REDD+.  Kalteng perlu dukungan dan masukan secara komprehensif.

–          Namun sebelum implementasi dalam waktu dekat kami akan melakukan :

  1. Setelah Strategi Nasional (Stranas) ditetapkan, Kalteng akan menyusun Strategi Daerah (Strada).
  2. Menyusun Grand Design Rencana Implementasi.

–          Sebelum kedua hal itu disusun tentunya banyak hal yang dibutuhkan terutama masukan baik dari kegiatan seminar, diskusi atau bahkan masukan dari kelompok profesional (contohnya: Mc Kinsey yang sudah bertemu Gubernur untuk menawarkan hal ini).

–          Namun apakah semua yang datang akan diterima atau yang lain ditolak, (beberapa donor juga sudah dan akan bekerja di Kalteng seperti dari Australia, USA, dan Jepang) tentunya bukan seperti itu.  Kita bisa saja bekerja secara bersama-sama atau kita bagi-bagi sehingga semuanya tuntas. Kami perlu dibantu agar semua memahami hal ini dan kita dapat berkolaborasi secara jelas.

–          Tentunya kerjasama ini ada batasan wilayah, sehingga kalau ada wilayah yang tidak terjangkau akan ditawarkan kepada yang lain sehingga komplit dan tuntas.  Untuk itulah perlu dukungan secara komprehensif (asal jangan mengulang-ulang yang sudah dikerjakan dan saling klaim satu sama lainnya).

–          Kami sepakat sekali kalau masyarakat adat selalu muncul dalam setiap diskusi, ini perlu dipecahkan juga agar masyarakat tidak terus menunggu kejelasannya.  Di Kalteng kita sudah punya Perda, Pergub dan Organisasi (MADN, DAD) tentang masyarakat adat.  Namun hingga kini wilayah masyarakat adat belum secara jelas dipetakan (kalau tanah transmigrasi jelas luas dan letaknya dalam peta). Tanah adat ada namanya saja, belum ada pengakuan. Tanah adat di Kalteng berbeda dengan tanah Ulayat yang ada di Sumatera, dan tidak bisa disamakan.  Juga jauh berbeda dengan tanah adat yang berada di Brasil di mana di sana dalam satu hamparan dan sedangkan di sini sporadis letaknya.  Bagaimana agar akhirnya mereka punya hak kelola, hak untuk mencari penghidupan di wilayah/tanah adat mereka, hak yang diakui keberadaanya (selama ini hutan adat dayak tidak diakui keberadaanya).  Ini akan kita hadapi kalau nanti implementasi REDD+ ini kita laksanakan.

–          Isu ini yang mewarnai persoalan di Kalteng, karena memang belum ada sebuah model penyelesaiannya (berapa luas yang mereka miliki dalam setiap desa?, tanah adat atau wilayah kelola mereka selalu masuk dalam perijinan untuk perkebunan, pertambangan dll).  Kalau ini bisa kita pecahkan melalui REDD+ ini, maka aka ada satu solusi untuk masyarakat adat. Di samping itu, masalah ladang berpindah yang selama ini dipersoalkan dalam degradasi dan deforestasi, justru dengan pengakuan tanah adat, hutan-hutan bisa diamankan dengan melibatkan mereka (masyarakat adat).

–          Selain itu di Kalteng ini masalah perijinan (perkebunan, pertambangan, HPH) menjadi persoalan besar juga.  Oleh karena itu moratorium juga ditunggu-tunggu.  Masalah RTRWP juga hingga saat ini tidak dapat dituntaskan karena tarik-menarik berbagai kepentingan, sehingga semua Bupati dan Walikota menandatangani kesepakatan agar digunakan saja RTRWP sesuai Perda No 8 tahun 2003.  Bapak Gubernur sudah mengirim surat kepada Bapak Presiden sebagai pengantar kesepakatan ini.

Masukan dari Tim DGU-UNDP

–          Koordinasi dengan donor, inisiator, NGO bisa diperankan kantor pendukung ini.  Kami punya pengalaman di Aceh.

–          Memang apa yang kami tawarkan ada yang serupa tapi ini tidak sama, kami melakukan assessment secara komprehensif.

–          Assesment seperti ini akan memperkaya dalam pelaksanaan implementasi REDD+.

Pertanyaan-Pertanyaan

1. Sidik Usup

–          Kita belum mendorong pelibatan masyarakat secara maksimal, juga pihak perguruan tinggi.  Kita perlu memanfaatkan keahlian lokal, kalau tidak ada dari lokal barulah kita gunakan tenaga ahli dari luar.

–          Masyarakat adat itu penerima dampak terbesar tapi menerima manfaat terkecil.  Melalui REDD+ ini kita harapkan mereka yang menerima manfaat terbesar.  Inilah momentum untuk masyarakat adat itu.

–          Pasti nanti akan ada benturan terkait implementasi REDD+ ini di lapangan, namun masyarakat sudah berpengalaman berbenturan dengan perkebunan besar dan tambang.

2. Erni Lambung 

–          Mempertanyakan legalitas Komda REDD+ ini.

–          Mengapa struktur organisasi hanya tercantum Kemenhut tetapi tidak ada KemenLH?

3. Itan 

–          Dalam 5 pilar strategis yang digunakan dalam paparan ini menggunakan Stranas Draf 1, bagaimana dengan 5 pilar yang digunakan Satgas REDD+?

4. Langen Budi 

–          Terkait dengan good governance, bagaimana dengan coorporate governance? Peran mereka juga besar dan perlu tata kelola agar tidak terjadi tarik-menarik antarsektor. Di Kalteng secara real mereka punya kekuatan.

–          Sebelum Pilot Province ini muncul, di Kalteng sudah ada RE (HPH-Restorasi Ekosistem) dan DA (Demontration Activity) yang ijinnya dikeluarkan oleh pusat. Di mana posisi mereka ini dalam Pilot Province? Di mana Bapak Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat?

–          Terkait Keppres Pilot Province yang belum keluar dan masih menunggu, tentunya bagaimana posisi propinsi lain yang juga menunggu langkah-langkah Kalteng untuk dicontoh? Diusulkan satu dasar hukum saja untuk semuanya.

Tanggapan Pak Siun 

–          Kantor pendukung ini bukan hanya satu kaki, tapi dua antara Satgas dan Komda Kalteng, untuk itu perlu koordinasi, apapun yang dilakukan kantor pendukung harus diketahui oleh Komda juga.

–          Posisi kita memang belum jelas, namun kita memulai dengan pemikiran yang tulus dan harus solid.  Kabupaten/kota juga menunggu kejelasan posisi mereka. Apapun yang kita rencanakan belum tentu dapat diterima langsung oleh Kab/Kota. Kita harus menjelaskan sejelas-jelasnya.

–          Ke depan diharapkan hasil koordinasi yang maksimal dan seimbang, tidak ada yang merasa bawahan, yang akhirnya bersifat pasif dan tidak berbuat apa-apa.

Tanggapan Mas Ahmad Sentosa

–          Yang akan menjawab semua pertanyaan tersebut adalah Komda sendiri, kami hanya mengambil kotak (peran) kecil, kami hanya melakukan assessment terkait pelaksanaan implementasi REDD+ ini.  Walaupun kecil tetapi ini perlu.

–          Terkait dengan Dasar hukum, diinformasikan bahwa Pak Kuntoro sudah meminta kepada Bapak Presiden terkait Pilot Province ini.  Nanti akan dikeluarkan bersamaan dengan Moratorium dan dasar/payung hukum bagi Stranas.

–          Menjawab pertanyaan pak Itan sebenarnya stranas belum resmi, sebenarnya apa yang dipaparkan sama saja, hanya nomor urut dan redaksinya yang berbeda-beda.

Itan

–          Fungsi media dalam hal mengawasi (watch dog) juga kalo perlu dilakukan assessment.

–          Fungsi Legislasi oleh DPRD sebagai pembuat dan pengambil kebijakan sejauh ini belum nampak, ini juga perlu assessment.

Sidik Usup

–          Peran akedemisi juga bisa dilakukan assessment, karena mereka juga akan melakukan kajian-kajian tersendiri terkait dengan aktualisasi REDD+ di Kalteng ini.

Lilik 

–          Di Kalteng sejak tahun 2009 sudah ada seminar tentang REDD+ ini yang diikuti oleh pejabat eselon II s/d IV Pemda Kalteng – pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam assessment ini sebenarnya bisa dijawab melalui list yang disampaikan oleh masing-masing propinsi terkait dengan pemilihan pilot province.  Saya memiliki list apa yang telah dilakukan oleh Kalteng dalam pemilihan REDD+ ini.

Tanggapan

Pak Rian 

–          Ada kesan memang rencana Implementasi REDD+ di Kalteng ini belum fokus, tapi sebenarnya secara historis setelah 2 (dua) minggu penunjukan Pilot Province kita sudah melakukan sosialisasi yang dilaksanakan saat Musrenbang dengan presentasi oleh Pak Heru Prasetyo dan terakhir saat Pak Heru presentasi lagi saat Rakoldal di hadapan para Bupati/Walikota se Kalteng.

–          Kalteng memiliki luas dan jangkauan yang besar, antar kabupaten bisa 12 jam bahkan lebih.  Oleh karena itu dalam melakukan assessment perlu diperhitungkan, pilih sample saja.

–          Terkait fungsi legislasi, sebenarnya anggaran untuk implementasi REDD+ di Kalteng ini tidak ada yang dari pemerintah, semua yang kita lakukan atas dorongan dari pak Gubernur saja. Memang sejauh ini keterlibatan legislatif masih minim sekali, secara nasional pun juga demikian.

–          Untuk desiminasi informasi bisa diambil contoh BKKBN dahulu dalam program KB yang hingga sampai ke pelosok desa tanpa ada lembaga khusus di desa, tapi semua orang tahu program mereka.

–          Terkait assessment ini bisa mengumpulkan mereka secara random saja atau memanfaatkan momentum saat mereka berkumpul di Palangka Raya, saat Rakoldal yang dilaksanakan bulan Juni nanti misalnya.

Dewi 

–          Sebenarnya kami memang menginginkan keterlibatan stakeholder secara luas, kami sedang mengupayakan pertemuan (meeting) dengan NGO, Akademisi, dan juga Media Massa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s