Intisari Berita Koran, Rabu, 6 Juli 2011

Palangka Raya – Kebakaran lahan terus terjadi secara sporadis di beberapa titik di luar kota Palangka Raya. Kejadian ini dikhawatirkan dapat memicu bencana kabut asap berkepanjangan di daerah ini. Oleh sebab itu, pemerintah tidak akan main-main terhadap pembakaran lahan. Sejumlah peraturan dengan ancaman dan hukuman berat akan diberlakukan secara tegas. Walikota Palangka Raya menegaskan bahwa Pemerintah akan memberikan sanksi tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi siapa saja yang terbukti membakar lahan dan hutan. Untuk hal ini, pemerintah bekerjasama dengan aparat kepolisian dan Satpol PP. Berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Kalteng, Nomor 15 Th. 2010 tentang Pedoman Pembukaan Lahan dan Perkarangan yang merupakan perubahan Pergub No. 52 Th. 2008, masyarakat boleh membakar hutan, namun harus terkendali. Aturan tersebut dengan tegas telah mengatur luasan pembakaran yang diizinkan dengan tanggung jawab berjenjang dari tingkat rukun warga hingga bupati dan walikota. Hukuman 12 tahun penjara akan menjadi sanksi bagi siapa saja yang terbukti membakar hutan, berdasarkan KUHP pasal 187 (“Barang siapa melakukan pembakaran lahan dan hutan merupakan perbuatan melanggar hukum.”)
Sumber : Kalteng Pos, Rabu, 6 Juli 2011, “Pemerintah Berlakukan Hukuman Berat”

Palangka Raya – Janji pemerintah dalam menanggulangi, mengantisipasi, dan mengendalikan kebakaran hutan, lahan dan pekarangan tidaklah main-main. Selain melakukan berbagai rapat, apel siaga, dan mengeluarkan beberapa kebijakan, pemerintah juga berencana akan langsung turun ke beberapa kabupaten/ kota. Memasuki kemarau tahun 2011, kualitas udara di sejumlah daerah di Kalteng semakin memburuk. Suhu pada siang hari bisa mencapai 38 derajat Celcius, sedangkan di malam hari bisa sangat turun hingga ke angka 20 derajat Celcius. Kondisi ini mulai dirasakan sangat ekstrem karena mulai menggangu kesehatan dan aktivitas manusia. Hal ini dibuktikan dengan mulai berkurangnya pasokan air bersih, mulai terasanya kabut asap sehingga mengurangi jarak pandang pada pagi dan malam hari, dan juga gangguan pernafasan atau ISPA. Untuk itu, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat harus secara bersama-sama mewaspadai keadaan ini agar kondisi ini tidak menjadi lebih parah.
Sumber : Tabengan, Rabu, 6 Juli 2011, “Wagub akan Turun Ke Daerah”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s