Terapkan Mekanisme FPIC

Palangka Raya – Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat yang mewajibkan setiap perencanaan yang melibatkan masyarakat, utamanya masyarakat adat, harus menerapkan mekanisme FPIC. Pelibatan ini tidak boleh ada unsur paksaan, terlebih dalam setiap pembicaraan yang terkait dengan lingkungan dan perubahan iklim sebab hal ini terkait langsung dengan kehidupan masyarakat adat itu sendiri. Hal ini merupakan salah satu kritikan yang disampaikan pada lokakarya Kerentanan dan Adaptasi Perubahan Iklim yang diselenggarakan oleh USAID-IFACS. Lokakarya ini dilakukan dengan mengumpulkan para pemangku kepentingan yang mengusung hak-hak masyarakat terutama masyarakat adat sendiri, yang dalam hal ini tidak secara representatif dilibatkan. Jika sejak perencanaan saja masyarakat adat tidak dilibatkan, maka secara otomatis pada saat implementasi proyek masyarakat akan merasa awam dan lebih cenderung diboncengi oleh kepentingan- kepentingan luar yang tidak ada sangkut pautnya dengan masyarakat adat sendiri.
(Tabengan, 5 September 2011)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s