Resume Buku “Tenurial dalam Perdebatan REDD, Pokok Persoalan atau hanya Pelengkap? (Seri Hukum dan Keadilan Iklim)”


Judul buku : Tenurial dalam Perdebatan REDD, Pokok Persoalan atau hanya Pelengkap? (Seri Hukum dan Keadilan Iklim)
Penulis : Lorenzo Cotula dan James Mayers
Penerjemah : Fathia
Penyunting : Bernadius Steni dan Mumu Muhajir
Penerbit : HUMA- Jakarta
Cetakan : Mei 2010
Tebal : xii, 80 halaman

Penulis buku ini, Lorenzo Cotula dan James Mayers dalam buku mereka : Tenurial dalam Perdebatan REDD, Pokok Persoalan atau hanya Pelengkap? (Seri Hukum dan Keadilan Iklim) mengangkat topik esensial seputar proyek REDD yang sudah beberapa tahun terakhir menjadi perhatian banyak pihak. Tujuan dari buku ini sendiri adalah untuk membuka diskusi dan pembahasan lebih lanjut tentang pokok-pokok hakiki yang menjadi keharusan dan perhatian semua pihak terkait dengan proyek REDD.

Di tengah perdebatan internasional mengenai formula dan mekanisme institutional dan finansial yang tepat bagi skema REDD (Reducing Emissions from Deforestaion and Forest Degradation in Developing Countries), isu kepastian tenurial atas tanah dan sumber daya hutan bagi masyarakat dapat saja berada pada arus pinggir perdebatan. Namun, bagi negara-negara, utamanya Indonesia, inilah keniscayaan yang semestinya menjadi agenda utama untuk diselesaikan. Apapun program pembangunan kehutanan yang dirancang, tidak akan mampu berjalan efektif apabila masih menutup mata terhadap situasi ketidakpastian tenurial yang dihadapi oleh masyarakat-masyarakat kampung hutan di seluruh negeri ini.

Laporan yang dituliskan oleh Lorenzo Cotula dan James Mayers ini akan memberikan kita sebuah perspektif kritis mengenai aspek tenurial dalam pelaksanaan REDD. Tidak hanya itu, komparasi yang dilakukan keduanya pada negara-negara pemilik hutan hujan lainnya – yang diprediksi akan menjadi aktor-aktor utama REDD – akan mencelikkan kita bahwa ada modus yang mirip dan berulang dari pelaksanaan proyek-proyek kehutanan yang mengabaikan kepastian tenurial. Hampir dapat dipastikan proyek-proyek itu mengorbankan keadilan sosial dan lingkungan bagi masyarakat pemilik dan pengguna hutan.

Ada keberagaman yang luas dalam konteks tenurial di negara-negara yang mempunyai hutan hujan. Semuanya memiliki suatu campuran kekuatan dan kelemahan yang berbeda ketika pengaturan untuk REDD dalam praktek untuk memastikan bahwa skema REDD mempunyai prospek yang baik dalam memberikan manfaat bagi penduduk lokal. Perbaikan tenurial saja tidak akan memenuhi tujuan ini, peranan beberapa pemain kuat di balik kegiatan deforestasi, seperti pembalakan yang merusak, tekanan untuk mengembangkan infrastruktur dan mengubah hutan menjadi agribisnis, akan memerlukan tindakan terpadu dalam skala yang belum pernah terjadi di banyak negara.

Buku ini menawarkan beberapa rekomendasi umum yang perlu diperhatikan seiring dengan perkembangan skema-skema REDD yang mencakup :
1. Pembentukan skema-skema REDD sehingga dapat menyumbang pada perbaikan tata kelola hutan, dan bukan sebaliknya.
2. Penguatan hak atas sumber daya lokal, termasuk hak-hak adat.
3. Kepastian agar hak atas karbon diakui seacra efektif dalam legislasi nasional.
4. Pembangunan mekanisme praktis untuk keterlibatan lintas-sektoral.
5. Pengembangan pengaturan yang efektif untuk menyalurkan manfaat kepada level lokal.
6. Hubungan kebijakan nasional dengan pemikiran dan persyaratan internasional yang pokok.
7. Dukungan kepada kelompok-kelompok belajar tentang REDD dan pendekatan-pendekatan terkait.
8. Secara sederhana, REDD tidak akan dapat dijalankan kecuali secara lokal kredibel; ia akan menyusut dan dibuang. Oleh karena itu, kemampuan institusional lokal yang efektif dan pengetahuan serta kesiapan untuk menerapkan kehutanan yang baik di dalam praktek merupakan hal yang esensial. Untuk dapat mencapai hal tersebut, diperlukan hak atas kepemilikan lokal yang efektif dan adil.

Secara ringkas, tenurial perlu menjadi pokok awalan (start point) bukan suatu pemikiran susulan (afterthought). Namun apakah sesungguhnya persoalan hakiki dari isu tenurial ini? Apakah persoalannya hanya terbatas pada pengakuan-pengakuan hukum terhadap hak-hak masyarakat? Adakah dimensi sosial-ekonomi lainnya yang melekat pada persoalan ini? Akhirnya, bagaimana persoalan ketidakpastian tenurial ini akan berkontribusi pada ke(tidak)efektifan pelaksanaan penting yang patut dicari jawabannya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s