Archive for the ‘Intisari Berita Koran’ Category

Air Sungai Kahayan tidak Layak Konsumsi karena Berpotensi Sebabkan Gagal Ginjal

Kuala Kurun – Aktifitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang terjadi selama bertahun-tahun di Daerah Aliran Sungai Kahayan dan sekitarnya, kini mulai memberi dampak yang sangat serius. Berdasarkan laporan dar Dinas Kesehatan Kalteng, 90 % penderita gagal ginjal yang dirawat di RSUD Palangka Raya berasal dari Kabupaten Gunung Mas, ini menunjukkan bahwa kondisi air yang ada di aliran sungai Kahayan sangat buruk dan tidak layak konsumi lagi. Menanggapi masalah ini dihimbau kepada masyarakat agar tidak lagi melakukan kegiatan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di sekitar DAS mulai dari hilir batas wilayah Gumas, hingga hulu Sungai Kahayan dan Sungai Muri. Diharapkan juga kepada Pemerintah Daerah untuk lebih fokus dan tegas dalam hal menertibkan penambang rakyat yang melakukan kegiatan PETI di sepanjang aliran sungai. Karena zat yang terkandung dalam air sungai adalah zat yang digunakan untuk memisahkan butiran pasir dengan bijih emas, Dinas Kesehatan juga menyampaikan apabila masyarakat tetap mengkonsumsi air sungai secara terus- menerus, mereka paling rentan terinfeksi penyakit diare. Pasalnya air sungai Kahayan yang pekat dan keruh akibat kegiatan penambangan kemungkinan besar mengandung berbagai macam penyakit.
(Tabengan, 21 September 2011)

Advertisements

ARUKI Minta Negara Maju Kurangi Emisi

Palangka Raya –Pertemuan tahunan Gubernur sedunia dalam Governor’s Climate and Forest (GCF) Task Force atau Satuan Tugas Hutan dan Iklim Gubernur di Palangka Raya disambut dengan demo oleh masyarakat, mahasiswa dan berbagai lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Aliasnsi Rakyat untuk Perubahan Iklim (ARUKI). Puluhan aktivis dari berbagai lembaga di Kalteng seperti WALHI, AMAN, SOB, LDP, Pokker SHK, YBB, SALINGkate, JARI, BEM UNKRIP, BEM STIH Tambun Bungai, HMI, KAMMI, Himma Lamandau, dan Kotim, serta Mapala Comodo dan Dozer berkumpul dan melakukan aksi damai di kawasan Bundaran Besar Palangka Raya. Orasi yang digaungkan dalam aksi damai ini adalah “Apa arti REDD+ di Kalteng, apabila masyarakat tidak mendapatkan manfaatnya”. Terlebih jika hak-hak masyarakat adat atau masyarakat sekitar hutan justru dibatasi dan diabaikan dalam pemanfaatan hasil hutan. Mereka ingin program REDD+ ini dihentikan dahulu bahkan diperjelas, sampai adanya kejelasan hak-hak dan manfaat dari program ini. Selain itu juga mempertanyakan arti dari pelaksanaan acara GCF, karena apa arti dari pertemuan tersebut apabila dalam realisasinya masyarakat malah cenderung tidak diperhatikan. Yang terakhir yaitu mengenai bagaimana bisa mengurangi emisi apabila negara – negara maju tidak mengurangi emisinya, kenapa kita harus menjaga hutan demi menjaga negara mereka. Negara – negara maju secara seenaknya melepaskan karbon ke udara, namun Indonesia khususnya Kalteng diminta untuk mengurangi karbon yang ada, ini sungguh sangat tidak adil.
(Tabengan, 21 September 2011)

Pertemuan Tahunan GCF, Teras Tolak Dana Perusak Lingkungan

Palangka Raya – Hari pertama pertemuan tahunan Gubernur sedunia dalam Governor’s Climate and Forest (GCF) Task Force atau Satuan Tugas Hutan dan Iklim Gubernur di Palangka Raya diumumkan oleh GCF Fund dan GCF Database. Pembentukan fasilitas independent “GCF Fund” atau Dana Hutan dan Iklim Gubernur dibentuk untuk mendukung implementasi pelaksanaan program REDD+ (Reducing Emmisions from Deforestation and Degradation Plus/ Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan) di negara bagian dan provinsi GCF. Hal ini diupayakan agar lembaga atau perusahaan yang menyumbang ke Governor’s Climate and Forest (GCF) Fund haruslah menjalankan kaidah-kaidah lingkungan. Diharapkan dana sumbangan yang masuk ke lembaga ini adalah dana yang dari pengusaha yang melestarikan dan memberdayakan masyarakat di sekitar hutan sedangkan bantuan dari perusahaan perusak lingkungan akan ditolak. Diharapkan pelaksanaan program REDD+ ini di Kalteng harus dapat melibatkan masyarakat secara langsung, karena masyarakat sendiri harus dapat merasakan manfaat dan dampak lebih baik dari implementasi program REDD+ ini, bukan hanya menjadi penonton.
(Tabengan, 21 September 2011)

REDD+ Dinilai Rawan Konflik

Palangka Raya – WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) Kalteng menilai (Reducing Emmisions from Deforestation and Degradation Plus/ Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi hutan) di Provinsi Kalteng itu rawan konflik, pasalnya program tersebut masih banyak hal yang tidak terpantau atau terdaftar karena minimnya transparansi dari para developer proyek yang bersifat voluntary market seperti konsensi restorisasi ekosistem. Hal ini disampaikan di dalam FGD tentang potret deforestasi hutan dan upaya perlindungan atas hak-hak masyarakat adat lokal dalam proyek pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan minggu lalu. Konflik ini bermulai dari banyaknya bentuk penguasaan wilayah atas kawasan seperti di Kalteng juga telah banyak terjadi konflik sosial yang diakibatkan oleh industri ekstraktif seperti perkebunan sawit tambang juga HPH/HTI. Dengan ditunjuknya Kalteng sebagai pilot province program REDD+ pada akhir 2010 oleh Presiden, tantangan tersendiri bagi Kalteng terutama sebagai percontohan untuk provinsi lain kedepannya, tantangan lainnya adalah tekanan deforestasi yaitu masih sangat tingginya perizinan sawit, HPH/HTI dan pertambangan yang mencapai lebih dari 80% dari total wilayah di Kalteng yang akibatnya malah akan berbalik dalam upaya pengurangan emisi karbon dalam program REDD+ ini. Masuknya program dan proyek-proyek REDD+ ke Kalteng tidak banyak diketahui oleh masyarakat di sekitar kawasan hutan sendiri, ini dikarenakan minimnya informasi yang mereka dapatkan baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah bahkan dari pihak developer program ini. Padahal masyarakat disekitar hutanlah yang paling berkepentingan tetapi justru tidak menjadi pemeran utama dalam program REDD+ ini. Bukan hanya masyarakat untuk kawasan Kalteng saja yang belum mengerti tetapi masyarakat di kawasan lain seperti Papua dan Aceh juga belum memahami betul tentang pelaksanaan REDD+ ini, yang mana daerah ini telah pernah mendapatkan program REDD+ sebelumnya.
(Tabengan, 19 September 2011)

Hujan Buatan Basahi 4 kabupaten, 1800 Kg Garam Sukses Turunkan Hujan

Palangka Raya – Pesawat udara jenis Cassa 212-200 milik Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) datang ke Kalteng dan langsung melaksanakan operasi hujan buatan yang sebelumnya terbang dari Palembang, Sumsel. Uji penaburan garam ke udara untuk membuat hujan buatan ini bertujuan agar validitas dan metode yang benar bagaimana melakukan hujan buatan sehingga di kemudian hari kita sebagai ibu kota daerah dapat membuat dan melakukan hujan buatan ini sendiri. Uji coba penaburan garam kali ini ditargetkan dapat menarik dan membuat hujan di 4 titik opersi yaitu Katingan, Kapuas, Pulang Pisau, dan Gunung Mas ditambah dengan kabupaten lain sesuai dengan titik api. BNPB menyiapkan 20 ton NaCl untuk ditaburkan di atas awan Kalteng. Diharapkan dengan adanya hujan buatan ini dapat membasahi kawasan lahan gambut yang meskipun tidak terlihat terbakar dari atas tetapi mengeluarkan asap tebal. Hujan buatan ini juga dilakukan dalam rangka mendukung pertemuan Gubernur sedunia yang dilakukan pada tanggal 20 September ini.
(Kalteng Pos, 19 September 2011)

Desa Katunjung, Pusat Percontohn REDD+

Palangka Raya – Desa Katunjung, Kabupaten Kapuas, resmi dijadikan lokasi pusat percontohan pelaksanaan program REDD+ (Reducing Emmisions from Deforestation and Degradation Plus/ Pengurangan Emisi dari Desforestasi dan Degradasi hutan) melalui program Kalimantan Forest and Climate Partnership (KFCP). KFCP sendiri adalah hasil kerjasama Indonesia – Australia. Dalam program kerjasama ini pihak Australia telah mengelontorkan sejumlah dana untuk berbagai kegiatan melalui program Kalimantan Forest and Climate Partnership (KFCP) sejak 2010 lalu dalam pengimplementasian REDD+ di Kalteng. Kegiatan yang dilakukan antara lain adalah pembibitan di lahan seluas 120 ribu ha di kawasan bekas Proyek Lahan Gambut (PLG) Sejuta ha di wilayah Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas. Saat ini sudah ada 7 desa yang menjadi desa pelopor percontohan pelaksanaan program REDD+ (Reducing Emmisions from Deforestation and Degradation Plus/ Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi hutan). Selain Katunjung terdapat pula Desa Mantangai Hulu, Kalumpang, Sei Ahas dan Tumbang Muroi serta Desa Petak Puti. Kegiatan pembibitan yang dilaksanakan KFCP ini menyerap sekitar 1.684 warga dari 7 desa ini, jumlah ini tidak termasuk dengan masyarakat yang bekerja di luar kegiatan pembibitan dan penanaman seperti penyediaan jasa transportasi dan penyediaan penunjang kerja yang lain. Indikator keberhasilan kegiatan KFCP ini semata-mata bukan hanya dinilai dari berkurangnya emisi karbon tetapi juga dilihat dari keberhasilan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat sekitarnya.
(Tabengan, 19 September 2011)

Teras dan Kuntoro Tandatangani MoU REDD+

Palangka Raya – Pemerintah pusat merasa penting untuk mendukung inisiatif pemerintah daerah dalam upaya penurunan emisi dari deforestasi. Untuk itu, Satgas Persiapan Kelembagaan REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) dan Pemprov Kalteng telah melakukan kerjasama dalam hal percontohan pelaksanaan REDD+ di Provinsi Kalteng. Kerjasama ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU – Momerandum of Understanding) antara ketua Satgas Kelembagaan REDD+ dan Gubernur Kalteng pada hari Jumat, 16 September 2011 bertempat di Kantor Unit Kerja Presiden Bid. Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan UKP4. MoU ini akan menjadi landasan kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kalteng untuk pelaksanaan dan pengawasan kegiatan REDD+ dan diharapkan juga dengan adanya MoU ini juga dapat menjadi fasilitasi kerjasama pelaksanaan kegiatan REDD+ secara sinergis dengan strategi di tingkat nasional. Sejalan dengan Kepres No. 25 Tahun 2011 tentang Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan REDD+ yang baru ini ditandatangani oleh Presiden yang salah satu tugasnya adalah melaksananakan kegiatan REDD+ di provinsi percontohan dan mengkoordinasikan upaya tindak lanjut yang dilaksanakan pemerintah daerah terkait.
(Tabengan, 19 September 2011)

%d bloggers like this: