Archive for the ‘Kegiatan Rapat Program REDD + Kalteng’ Category

Diskusi Publik – WALHI Kalteng

Pada hari Minggu hingga Senin, 18-19 September 2011 bertempat di hotel Luwansa Palangka Raya, WALHI Kalteng mengadakan sebuah Diskusi Publik tentang “Potret Deforestasi Hutan dan Upaya Perlindungan Atas Hak-hak Masyarakat dalam Proyek Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan”.

Kegiatan ini dilatarbelakangi dengan makin sering mencuatnya isu perubahan iklim dan pemanasan global yang mengakibatkan meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer yang mempengaruhi kehidupan umat manusia di bumi.
Terdapat tiga tujuan dari pelaksanaan diskusi publik ini. Pertama untuk menggambarkan kondisi hutan dan deforestasi termasuk gambaran perizinan investasi yang memicu deforestasi dan konflik pengelolaan sumber daya alam. Kedua, menyajikan situasi dan kondisi masyarakat di wilayah Proyek REDD di Kalimantan Tengah dan wilayah lainnya. Ketiga, merumuskan permasalahan dan isu-isu sosial, ekonomi, budaya, hukum, dan kebijakan program pembangunan rendah karbon dan REDD+ serta agenda aksi strategis menghadapi isu perubahan iklim dalam merespon Pertemuan Governor Climate and Forest (GCF) di Palangka Raya.

Hasil yang diharapkan dengan adanya diskusi publik ini adalah tergambarkannya situasi hutan dan deforestasi, perizinan dan konflik sosial atas pengelolaan sumber daya alam, adanya informasi terkait dengan kondisi dan situasi masyarakat yang hidup dan tinggal di wilayah proyek REDD serta berbagi pengetahuan lokal masyarakat dalam melestarikan hutan, dan adanya rumusan aksi strategis bersama dalam menghadapi kebijakan perubahan iklim sebagai salah satu masukan terhadap GCF.

Diskusi Publik, WALHI

Advertisements

Kegiatan POKKER SHK di Kabupaten Katingan

POKKER SHK mengadakan kegiatan “Diseminasi dan Memahami Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD) dan Free, Prior, Informed, and Consent (FPIC) pada Kawasan Aktivitas Pembangunan Rendah Karbon” di Kabupaten Katingan, pada tanggal 15-16 September 2011. Adapun kegiatan ini melibatkan perwakilan dari aparat desa, BPD, perwakilan masyarakat di Kecamatan Kamipang, Tasik Payawan, Mendawai, organisasi masyarakat serta NGO di Palangka Raya.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan aparat pemerintah desa untuk memahami REDD+ dan prinsip FPIC di sekitar lokasi proyek pembangunan rendah karbon, metode penyelesaian serta pengambilan keputusan dalam FPIC, serta sebagai media pembelajaran bersama antara masyarakat dan pemerintah desa bersama NGO untuk menggunakan konsep FPIC dalam pengambilan keputusan terhadap dampak proyek pembangunan dan investasi dalam suatu kawasan.

Diharapkan agar dengan terdesiminasinya dan tersampaikannya materi tentang REDD dan prinsip FPIC maka terbangun simpul belajar antara masyarakat dan NGO dalam menghadapi pembangunan rendah karbon dan penerapan prinsip FPIC dalam pengambilang keputusan berdasarkan prinsip-prinsip bebas, didahulukan, dan diinformasikan, begitulah tutur Edy Subahani sebagai Koordinator Pokker SHK.

Kegiatan POKKER SHK di Kabupaten Katingan

FGD “Sudah Siapkah Sistem Informasi Kita”, Ruang Rapat Kahayan, Hotel Global, Palangka Raya, 22 Juni 2011

Focus Group Discussion (FGD) yang diadakan oleh JARI Indonesia-Kalimantan Tengah bekerjasama dengan ICEL pada hari Rabu, 22 Juni 2011 di Ruang Meeting Kahayan Hotel Global Palangka Raya, Kalimantan Tengah mengangkat tema “Sudah Siapkah Sistem Informasi Kita”

Pertemuan ini dihadiri oleh Ucun (kawasan PLG, trans Lamunti.. Masyarakat), Pak Esau A. Tambang (BLH Provinsi), Pak Dirgahayu (Dinas PU Bidang Tata Ruang) mewakili Komda REDD+ untuk data base, Jainudin/ Udin (BLH Katingan, staff penyusunan program), Marlin (Dinas informasi desiminasi provinsi), Fransiskus (Dinas Kehutanan) , Linggarjati (Jari Kalteng), Satriadi (Harian Umum Tabengan), Mathius (Kantor Pendukung REDD+), Mariaty (Jari Indonesia Kalteng), Giorgio, Jojo (ICEL), Dominus Netes (Dishut Provinsi), dan Joni Simanjuntak (Katingan).

Diskusi kelompok ini membahas tentang hasil riset awal yang bertujuan untuk melihat kesiapan instansi pemerintah atas pemenuhan hak atas informasi masyarakat dalam konteks implementasi REDD + di Kalimantan Tengah, melihat kesenjangan yang tejadi serta mencari solusinya.

Akses informasi memiliki elemen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam melihat hak-hak asasi manusia dan akses informasi bagi masyarakat. Dalam pelaksanaan REDD+, sistem informasi memiliki peran yang paling penting dan dalam hal ini, FPIC menjadi sangat penting karena REDD+ memerlukan mekanisme yakni (FPIC) persetujuan dengan adanya informasi awal akan sebuah sejarah awal tanah, hutan dan lahan, serta hak-hak masyarakat. FPIC merupakan media informasi dua arah yang cepat, tepat dan akurat bagi itu hanyalah sebagai proses sosialisasi dan konsultasi. Dengan sistem yang baik, FPIC bisa melihat potret secara utuh informasi tentang hutan dan sejarah pengelolaan.

Dalam peraturan perundang-undangan, kita tahu bahwa ada UU yang mengatur akan perlindungan saksi dan korban, namun itu belum terlihat baik di UU dan UU KIP. Dalam PERMENHUT 7/2010, adanya cakupan sistem informasi bagi publik yang lebih detail. Sedangkan dalam UU dan PP ada perbedaan cakupan, di mana UU harus mencakup pada hal yang lebih umum, sedangkan PP harus pada hal yang lebih detail. Secara umum, jaminan hukum atas informasi sudah ada yang mengatur beberapa ketentuan yakni dapat dilihat dalam UU 14/2008, terkait dalam perlindungan hukum untuk saksi dan korban. Pada dasarnya, dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode pustaka dan empiris dengan melihat indikator-indikatornya, seperti jaminan hukum atas informasi atau upaya pemerintah dalam menyediakan informasi. Dari metode yang digunakan itu, akan menghasilkan tujuan penelitian seperti melihat upaya dan implementasi pemerintah dalam menyediakan informasi serta kesenjangan yang ditemukan.

Untuk melihat indikator-indikatot hasil dari penelitian pada riset ini terkait jaminan hukum atas akses informasi, yakni adanya peraturan perundang-undangan antara lain: UU 14/2008, UU41/1999, Permenhut 02/2010, Permenhut 07/2011, Permendagri 35/2010, PP 61/2010, SK Gubernur 334/2006 dan Ingub 28/2006. Indikator-indikator tersebut mencakup: hukum mewajibkan instansi mengumpulkan, menghimpun, dan memproduksi informasi kehutanan; hukum mewajibkan instansi untuk menyebarluaskan informasi ke public; hukum menjamin akan saksi dan pelapor atau pejabat publik yang memiliki itikad baik untuk memberantas korupsi; hukum memberikan kewajiban bagi instansi untuk memelihara dan menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan untuk memenuhi akses informasi; instansi bertanggung jawab telah memiliki sistem pengumpulan informasi dan manajemen informasi yang baik (terpadu, lengkap dan sesuai dengan kebutuhan).
Akhir diskusi ini ditegaskan kembali bahwa riset ini adalah riset awal, di mana kita harus bisa menghasilkan output dan pada pertengahan bulan Juli nanti, akan diadakan workshop. Setelah itu, Kalteng akan menjadi target penelitian yang lebih besar tentang kehutanan dan tata kelola kehutanan terkait dengan tenure dan revenue. Untuk itu, diharapkan kerjasama kita semua untuk dapat menyusun draft terkait informasi ini.

Presentasi Center of Excellence (CoE) on PDD REDD-plus kepada Komda REDD-plus Kalteng di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Palangka Raya, 8 Juli 2011

Pertemuan ini dihadiri oleh 24 peserta rapat, terdiri dari: anggota Komda REDD + Kalteng, Tim Penulis Strada REDD + Kalteng, akademisi UNPAR, tim dari Universitas Hokaido, serta Kantor Pendukung REDD + Kalteng.

Arahan awal disampaikan oleh Pak Ir. Godlin selaku Staf Ahli Gubernur Kalteng. Dalam arahannya beliau menyampaikan beberapa hal terkait maksud dan tujuan dari pertemuan ini. Maksud dari pertemuan ini adalah untuk menyampaikan kondisi terkini, latar belakang dan tujuan pendirian Center of Excellence (CoE) REDD+ di Kalimantan Tengah; membantu dan mendukung Provinsi Kalimantan Tengah yang telah ditetapkan sebagai Pilot Project REDD+ di Indonesia melalui aksi nyata pendirian Center of Excellence (CoE) REDD+ terutama pada aspek MRV; memberikan gambaran tentang concern / perhatian pihak Pemerintah Jepang (Hokkaido University) kepada Indonesia melalui Universitas Palangka Raya (UNPAR) dalam pendirian Center of Excellence (CoE) REDD+ di Kalimantan Tengah. Sedangkan tujuan dari pertemuan ini adalah agar melalui informasi yang diberikan, diharapkan akan mendapat dukungan dari Pemerintah Prov. Kalteng akan pendirian Center of Excellence (CoE) REDD+ di Kalimantan Tengah ini di masa mendatang; mendapatkan masukan, usulan dan pendapat dari unsur Pemerintah Prov. Kalteng dan KOMDA REDD+ Prov. Kalteng akan rencana dalam pendirian Center of Excellence (CoE) REDD+ di Kalimantan Tengah ini; didapatkannya upaya langkah-langkah bersama dalam menyukseskan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Pilot Project REDD+ di Indonesia melalui aksi nyata.

Usai arahan dari Staf Ahli Gubernur, agenda dilanjutkan dengan presentasi dari Pak Hendrik Segah, Hokkaido University tentang kegiatan yang sudah dilakukan selama ini tentang proyek ini, yaitu beberapa pembahasan yang sudah dilaksanakan, tentatif struktur dari rencana proyek ini, dan preliminary proposal yang ada saat ini. Mr. Mitsuru Osaki dari Hokkaido University juga menambahkan bahwa proyek ini merupakan proyek bersama dengan beberapa stakeholder. Di samping itu, beliau juga menerangkan hal-hal teknik terkait proyek ini yaitu tentang aspek yang ingin dicapai dalam proyek ini, yaitu alur MRV, serta carbon stock, carbon estimation scale yang merupakan MRV system approachment.

Beberapa kesimpulan yang dihasilkan dari pertemuan dan diskusi ini antara lain adalah :
1. Presentasi dari Tim CoE on PDD REDD + ini bertujuan untuk mendapatkan dukungan, saran dan masukan lebih banyak lagi untuk penyempurnaan konsep CoE yang nanti akan diterapkan di Kalteng.
2. Secara prinsip, Pemerintah Provinsi Kalteng sangat mendukung inisiatif akan proyek CoE ini.
3. Jika dalam hal ini, proyek CoE akan melibatkan peran Komda REDD + Kalteng, maka harus ada kejelasan korelasi antara Proyek CoE ini nanti dengan Komda REDD + terlebih korelasi dengan Pemerintah Provinsi Kalteng.
4. Pemerintah Provinsi Kalteng mengharapkan adanya keterbukaan dan komunikasi yang intensif dari pihak inisiator dengan seluruh stakeholder terlebih Komda REDD + Kalteng dan Pemerintah Provinsi Kalteng.
5. Fokus proyek CoE yang terletak pada sistem MRV seharusnya tidak hanya terpaku pada rentetan gambar tapi lebih kepada korelasi dan link dengan pihak lain sehingga jelas sistem kerja MRV ini nantinya.
6. Perlu adanya revisi kembali dengan susunan struktur CoE seperti yang sudah dipresentasikan.

Notulen Pertemuan Berkala Ke-2, 9 (sembilan) Provinsi Berhutan di Indonesia

Pertemuan Berkala Ke-2, 9 (Sembilan) Provinsi Berhutan di Hotel Borobudur, Jakarta pada tanggal 17 Juni 2011 dihadiri oleh para peserta perwakilan dari 8 provinsi yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Aceh, Jambi, Sumatera Selatan, Riau, dan Papua Barat.

Pertemuan ini merupakan pertemuan kedua setelah pertemuan pertama pada tanggal 4 Maret 2011. Pada awal pembukaan pertemuan ini, Bapak Willy Sahbandar dari UKP4 menyampaikan bahwa tujuan dari pertemuan ini adalah untuk memberikan informasi terbaru dari Satgas yang disampaikan oleh Pak Heru selaku Sekretaris Satgas REDD+ menyangkut kemajuan dalam penugasan yang diberikan oleh bapak Presiden kepada Satuan Tugas Kelembagaan REDD+, termasuk di dalamnya adalah perkembangan terbaru dari Kalteng yang telah ditetapkan sebagai provinsi percontohan. Selain itu, pertemuan ini juga membahas Inpres 10/2011 yang diterbitkan pada tanggal 20 Mei 2011 tentang Inpres Penundaan Ijin Baru dan Penggunaan Tata Kelola Hutan Primer dan Lahan Gambut (Inpres Moratorium) dan mencoba melihat impikasi Inpres Moratorium terhadap proses yang terjadi dan berjalan serta kontribusi yang bisa diberikan kepada presiden. Dalam pertemuan ini juga disampaikan presentasi dari rekan-rekan di Aceh yang telah terlebih dahulu menyerapkan Inpres Moratorium tahun 2007 dan bagaimana kaitannya dengan pelaksanaan Inpres yang baru diterbitkan pemerintah pada bulan Mei yang lalu.
Setelah pengantar dari Bapak Willy Sahbandar, pertemuan kemudian dilanjutkan dengan presentasi dari Satgas REDD + tentang kemajuan REDD+ nasional yang meliputi strategi nasional REDD +, kelembagaan REDD +, mekanisme pendanaan REDD +, MRV untuk REDD +, dan implementasi propinsi REDD +. Paparan selanjutnya disampaikan oleh Bapak Mursyid selaku kepala BLH Provinsi Kalteng sekaligus Wakil Ketua II Komda REDD + Kalteng tentang perkembangan di Kalteng yang meliputi kegiatan provinsi Kalteng sebelum menjadi propinsi percontohan, pendirian Kantor Pendukung REDD + Kalteng dan pusat training untuk REDD +, informasi kegiatan yang sudah berjalan, 7 (tujuh) program awal yang sudah dipersiapkan, serta informasi tentang banyaknya kegiatan yang berkaitan dengan REDD+ yang dilaksanakan oleh NGO lokal dan nasional yang bekerja sama dengan luar negeri.

Setelah paparan dari Bapak Mursyid, presentasi selanjutnya disampaikan oleh Bapak M. Yakob Ishadamy dari Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Presentasi ini disampaikan untuk membagi pengalaman dan kesiapan Aceh dalam REDD +, kebijakan, penegakan hukum, reformasi birokrasi, struktur sosial, proses pembangunan REDD, kegiatan yang mendukung proses berjalan, sistem monitoring, dan pengalaman lainnya terkait REDD. Presentasi akhirnya dilanjutkan dengan sesi diskusi.

Kesimpulan dari pertemuan ini adalah sebagai berikut :

1. Apa yang sudah ditunjukkan oleh Aceh dapat memberikan indikasi bahwa kontribusi terhadap pengayaan kegiatan REDD+ secara nasional juga bisa dilakukan oleh propinsi di luar propinsi pilot atau bisa berkontribusi pada upaya-upaya yang dilakukan pada tingkat nasional.
2. Terdapat tawaran penyusunan suatu peta. Bagaimana kegiatan pemetaan ini berlangsung untuk propinsi yang lain yang harus dijalankan secara bersama, komitmen yang kuat serta leadership yang tinggi. Ini memerlukan suatu capacity development karena tidak bisa terjadi hanya dalam 1-2 tahun.
3. Satgas REDD + ataupun UKP4 dalam hal ini, terbuka untuk diskusi dan aspirasi bagaimana caranya mengefektifkan penyusunan suatu peta.
4. Adanya proses penyiapan peta dasar dan informasi baseline yang sedang dibangun bersama propinsi Kalteng. Kita berharap sejak kegiatan ini dimulai ada proses bersama-sama pemerintah untuk mendorong dan akhirnya kapasitas pemerintah ini akan terbangun.
5. UKP4 sendiri sedang dalam proses mengembangkan inisiatif yang dalam konteks nasional dilaksanakan bersama Bakorsurtanal atau BIGS.
6. Berharap setelah kegiatan ini ada komunikasi untuk mencoba melihat, bisa saja pendekatan propinsi-propinsi ini berbeda-beda. Dan itu kita apresiasi mana yang paling memudahkan, itulah yang kita tangkap.
7. Inisiatif ini harus datang dari kawan-kawan yang ada di propinsi bukan dari kami yang ada di Jakarta.

Kompilasi Hasil Rapat NGO

1. Rapat NGO, 5 Mei 2011
Rapat NGO yang diadakan di Kantor Pendukung REDD + Kalteng pada tanggal 5 Mei 2011 dihadiri oleh 16 peserta rapat yang terdiri dari Yayasan Flora-Fauna, Lembaga Dayak Panarung, Clinton Foundation, Mitra LH, Yayasan Betang Borneo, ELPAM, JARI, Pokker SHK, WALHI, AMAN Kalteng, CARE Internasional, Kemitraan, dan Kantor Pendukung REDD + Kalteng.

Agenda rapat ini diawali dengan pengantar diskusi dari Bapak Mathius Hosang sebagai pemimpin rapat yang kemudian dilanjutkan dengan presentasi dari Yayasan Flora Fauna dan Mitra LH. Selanjutnya dibuka sesi diskusi dan experience sharing dengan expert.

Dari rapat ini maka dihasilkanlah beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertemuan regular NGO tetap diperlukan untuk sharing, berbagi pengalaman, update informasi dan inventarisasi dan identifikasi peran masing-masing NGO selama ini di Kalteng.
2. Bahan-bahan dari stakeholders lain (akademisi, tokoh masyarakat/adat, dll) juga perlu dibagikan agar tidak terjadi pembahasan berulang atas hal yang sama serta untuk kebutuhan kompilasi.
3. Untuk waktu yang tidak lama, TOR strategi sosialisasi (komunikasi, edukasi dan public awareness) harus sudah dibuat (contoh dari sosialisasi eks PLG dan HOB bisa dikembangkan).
4. Perlu ada gerakan yang bersifat masal untuk mengkampanyekan REDD+ dan melibatkan partisipasi masyarakat secara lebih luas (tidak hanya terhenti pada “diskusi”).
5. Penyadartahuan tidak hanya untuk masyarakat pedesaan, tapi juga harus terlebih dahulu menjangkau tingkat aparat pemerintahannya dan pengambil kebijakan (Bupati/Walikota). Untuk itu perlu ada kebijakan/peraturan.

2. Rapat NGO, 13 Mei 2011, Penyusunan Draft Materi/ Modul dan TOR Sosialisasi REDD + II

Rapat ini dihadiri oleh Lembaga Dayak Panarung, AMAN Kalteng, Clinton Foundation, JARI-Indonesia Kalteng, eLPAM, Yayasan Betang Borneo, CARE Indonesia, Yayasan Flora Fauna, Kemitraan, Yayasan Tambuhak Sinta, dan Kantor Pendukung REDD + Kalteng.
Tujuan dari rapat ini adalah menindaklanjuti pertemuan khusus NGO untuk penyelesaian Materi/Modul dan TOR kegiatan sosialisasi langsung ke masyarakat terkait dengan REDD+, Pilot Province dan rencana implementasi REDD+ di Kalimantan Tengah.
Kesimpulan yang diperoleh dari rapat ini adalah sebagai berikut:
1. Target kerja hari ini (13 mei 2011) adalah terkumpulnya bahan/materi sosialisasi yang terbagi dalam 3 cluster sebagaimana pada tabel di bawah ini.

TABEL KONSEP REDD +

2. Slide show akan dibuat oleh Bapak Ferry Ibie setelah inventarisasi isu-isu yang dimasukan ke dalam rencana materi/modul kegiatan sosialisasi selesai.
3. Materi/modul yang menjadi bahan sosialisasi akan disesuaikan dengan sasaran atau audience yang mengikuti sosialisasi, yaitu untuk 14 Kab/Kota, baik untuk masyarakat luas, aparat pemerintah maupun pengusaha, dengan tingkat pengetahuan/pemahaman berbeda-beda yaitu : sudah tahu, tidak tahu, sudah tahu tapi masih menghitung keuntungan untuk ikut atau tidak, dan yang tidak mau tahu sama sekali.
4. Materi/modul yang terkumpul dari inventarisasi terhadap isu-isu yang terkait dengan REDD+ merupakan bahan rujukan (“kitab suci”), acuan, referensi, atau “koleksi” bagi Tim Inisiator maupun Tim Fasilitator yang akan melaksanakan kegiatan sosialisasi pada saatnya nanti sesuai dengan target audiencenya.
5. Perlu bahan/materi yang memberikan gambaran/contoh konkret (nyata) implementasi REDD+ bagi masyarakat luas agar lebih mudah dipahami dalam kegiatan sosialisasi REDD+ ini.
6. NGO/LSM lokal perlu dilibatkan dalam sosialisasi di daerah pada saatnya nanti.
7. Cara/metode penyampaian pada kegiatan sosialisasi perlu dikembangkan pula agar lebih efektif dan mudah diterima.
8. Hasil pembuatan Materi/modul yang disusun oleh NGO ini akan dipresentasikan dan disampaikan kepada stakeholder lainnya.

Rapat Pembahasan Strategi Daerah REDD + Kalteng

Rapat Pembahasan Strategi Daerah REDD + Kalteng yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2011 di Aquarius Boutique Hotel, Palangka Raya ini dipimpin oleh Kepala BLH provinsi Kalteng, Bpk. Mursyid Marsono. Rapat ini dihadiri oleh 39 (tiga puluh sembilan) peserta, yang berasal dari Komda REDD + Kalteng, Akademisi, SKPD Prov. Kalteng, tokoh masyarakat Kalteng, inisiator, LSM, dan Kantor Pendukung REDD +.

Tujuan dari rapat ini adalah pembentukan tim teknis untuk penyusunan strategi daerah REDD + Kalteng. Pengantar rapat disampaikan oleh Kepala BLH Provinsi Kalteng, Bapak Mursyid Marsono. Dalam pengantarnya, beliau menyampaikan bahwa hasil rapat di Jakarta tentang pembahasan strategi daerah REDD + Kalteng adalah perencanaan program 1-2 bulan ke depan. Dalam rapat ini, masukan dan pendapat dalam penyusunan Strada REDD + Kalteng sangat diperlukan. Usai pengantar dari Bapak Mursyid Marsono, Bapak Mubariq mewakili Satgas REDD + menyampaikan paparannya tentang gambaran umum Stranas REDD +.

Pada akhir diskusi, dihasilkanlah beberapa keputusan terkait pembentukan tim teknis. Terdapat 7 (tujuh) anggota yang tergabung dalam tim penulis Strada nantinya, yaitu Bapak Suwido Limin, Bapak Alue Dohong, Bapak Humala Pontas,Bapak Jansen, Bapak Sidik Usop, Ibu Erni Lambung, dan Ibu Rhosenda Ch. Tim penulis merangkap sebagai tim fasilitator. Peran penulis juga menyusun TOR dalam setiap diskusi. Sedangkan tim teknis adalah narasumber yang bersifat intensif, kapasitasnya bisa lebih besar yang mencakup Komda, LSM, tokoh masyarakat, dan pengusaha. Tim teknis berfungsi untuk menghimpun masukan.Draft Strada ini harus cepat dihasilkan sehingga bisa lebih cepat disosialisasikan dan mendapat feedback. Dalam hal ini Komda REDD + Kalteng akan memback up tim penyusun Strada ini.

%d bloggers like this: